Ketua umum aliansi organisasi gerakan pemuda karihkil bersatu menilai Pembangunan Berbasis Masyarakat Desa masih sangat lemah.
Desa karihkil kect ciseeng kabupaten bogor.
Ketua umum organisasi GPKB. menilai Pembangunan Berbasis Masyarakat Desa masih sangat lemah.
Masyarakat desa memiliki hak untuk memberikan pendapat, kritik, dan saran juga protes yang dilakukan secara bersama – sama untuk lembaga demokrasi desa( Pemerintah desa). Protes tersebut bisa positif dan negative seperti protes mengenai kebijakan yang dibuat oleh desa yang tidak sesuai dengan adat istiadat setempat
Otonomi daerah adalah salah satu produk terpenting reformasi politik yang berlangsung di Indonesia sejak tahun 1998 yang bermuatan demokratisasi. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa yang beragam dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan tujuan khusus dari kebijakan otonomi daerah adalah meningkatkan keterlibatan serta partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan maupun implementasinya sehingga terwujud pemerintahan lokal yang bersih, efisien, transparan, responsif, dan akuntabel.
Otonomi daerah juga memberikan pendidikan politik pada masyarakat akan urgensi keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan lokal yang kontributif terhadap tegaknya pemerintahan nasional yang kokoh dan legitimate. Di samping itu, otonomi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih para pemimpin mereka secara demokratis. Bahkan, otonomi membangun kesalingpercayaan antara masyarakat di satu pihak dan antara masyarakat dengan pemerintah di pihak lain.
Salam berdesa.
Ketua umum GPKB
INDRA RAMADHANIA.
Otonomi daerah adalah salah satu produk terpenting reformasi politik yang berlangsung di Indonesia sejak tahun 1998 yang bermuatan demokratisasi. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa yang beragam dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan tujuan khusus dari kebijakan otonomi daerah adalah meningkatkan keterlibatan serta partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan maupun implementasinya sehingga terwujud pemerintahan lokal yang bersih, efisien, transparan, responsif, dan akuntabel.
Otonomi daerah juga memberikan pendidikan politik pada masyarakat akan urgensi keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan lokal yang kontributif terhadap tegaknya pemerintahan nasional yang kokoh dan legitimate. Di samping itu, otonomi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih para pemimpin mereka secara demokratis. Bahkan, otonomi membangun kesalingpercayaan antara masyarakat di satu pihak dan antara masyarakat dengan pemerintah di pihak lain.
Salam berdesa.
Ketua umum GPKB
INDRA RAMADHANIA.

Komentar
Posting Komentar